ANDRIZAL, - (2025) HAK KONSTITUSIONAL ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARI`AH: Analisis Yuridis Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Administrasi Kependudukan Di Indonesia. Disertasi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text DISERTASI ANDRIZAL Bab Gab.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (Bab IV) DISERTASI ANDRIZAL Bab IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat memperoleh kedudukan hukum dengan menempuh penetapan perkawinan (isbat nikah) ataupun dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi. Bila tidak maka ia tidak memiliki perlindungan hukum oleh negara karena perkawinan orang tuanya tidak diakui dalam daftar kependudukan dan tidak dapat memperoleh akte kelahiran bagi anak-anak dan hubungan keperdataan lainnya. Untuk menghindari hak tersebut maka dalam perkawinan tidak tercatat dapat diajukan permohonan perubahan status perkawinannya menjadi kawin tidak tercatat dengan menyertakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari suami dan istri sehingga ia mendapatkan akte otentik berupa dokumen kependudukan yang diakui negara. Ketentuan yang diatur dalam pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil akan berimplikasi hukum pada anak dari perkawinan tidak tercatat. Untuk itu disertasi ini fokus pada implementasi dari kedudukan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum Islam dan hukum kependudukan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka (library research) dalam bentuk studi komparatif dengan membandingkan ksistem hukum yang berbeda secara holistik dalam melihat persoalan hak konstitusional anak dari perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum Islam dan sistem hukum di Indonesia. Disertasi ini menemukan bahwa hak konstitusional dalam bentuk dokumen kependudukan dan identitas kewarganegaraan setiap anak wajib dipenuhi tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif termasuk anak dari perkawinan tidak tercatat. Implikasi hukum dari Hak Konstitusional anak dari perkawinan tidak tercatat terkait hak dalam hukum keluarga adalah hilangnya berbagai hak hukum anak tersebut bila tidak diwujudkan dan dilindungi oleh negara. Namun terdapat peluang munculnya masalah hukum seperti untuk menghilangkan status perbedaan kedudukan anak sah dan anak zina, pencantuman identitas diri yang tidak sesuai dengan kondisi peristiwa hukum yang sebenarnya. Dalam perspektif maqashid syari`ah kedudukan hak kependudukan merupakan persoalan fiqh kontemporer dan berdasarkan penalaran maqashid syari`ah masuk dalam wilayah mashlahat dharuriyat karena hak kependudukan menjadi asal dari segala hak yang berkenaan dengan subjek hukum. Keyword: Hak Konstitusional, Perkawinan tidak tercatat, Maqashid syari`ah

Actions (login required)

View Item