NURNIAN SANI MS, - (2024) PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LIMA PULUH KOTA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu fungsi operasional dari kepolisan ialah reserse, dan salah satu bagian dari reserse adalah satuan reserse narkoba. Tugas dan fungsi satresnarkoba diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pada Pasal 35 ayat (2). Skripsi ini dilatar belakangi oleh peranan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lima Puluh Kota dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba, yang mana kasus narkoba diwilayah hukumnya beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, sehingga menjadi masalah yang serius dan harus segera diatasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui peranan Satresnarkoba dan faktor penghambat peran Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian terhadap penerapan hukum kepada masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Berdasarkan tugas dan fungsi dari Satresnarkoba yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan peranan Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota dalam pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya belum berjalan optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih terjadinya peningkatan kasus peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun hambatan yang dihadapi satresnarkoba dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ini disebabkan oleh faktor internal seperti keterbatasan sarana dan prasaran serta kurangnya anggota atau personel yang dimiliki Satresnarkoba. Sedangkan faktor ekternal disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan sikap acuh tak acuh dari masyarakat, serta kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat akan perannya untuk membantu pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana peredaran galap narkoba di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kata kunci: Satresnarkoba, Kepolisian, Narkoba.

Actions (login required)

View Item