FITRIANI, - (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA PADA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Fitriani (2024): Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di sektor informal merupakan tantangan yang kompleks bagi pemerintah Indonesia. Sektor informal, yang melibatkan pekerjaan seperti asisten rumah tangga dan buruh tani, memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor formal, karena sering kali minim pengawasan dan kurangnya kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia pada sektor informal berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia dan apa faktor-faktor penghambat pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia pada sektor informal berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian tertulis atau menggunakan dokumen-dokumen lainnya. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori- teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini dikenal pula dengan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia, termasuk di sektor informal. Namun, dalam upaya penerapannya pemerintah Indonesia menghadapi berbagai factor kendala, mulai dari kurangnya kesadaran hukum di kalangan pekerja migran Indonesia, tingginya jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural, hingga ketidakpatuhan perusahaan penempatan. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya risiko pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia, seperti eksploitasi, kekerasan, dan kurangnya akses terhadap perlindungan hukum. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap agen atau perusahaan penempatan yang tidak mematuhi Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) masih bisa dikatakan lemah. Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Eksploitasi.

Actions (login required)

View Item