AMAL MISTHORI, - (2025) PELAKSANAAN PENDELEGASIAN PERIZINAN GALIAN C BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2023 DI KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text FILE LENGKAP KECUALI HASIL PENELTIIAN (BAB IV).pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) FILE HASIL PENELTIIAN (BAB IV).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (841kB)

Abstract

AMAL, (2025): Pelaksanaan Pendelegasian Perizinan Galian C Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 Di Kabupaten Kampar Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil sumber daya alamnya. Letak geografis Indonesia menjadikannya sebagai salah satu negara dengan hasil tambang terbesar di dunia. Dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut, banyak pihak yang menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai ladang bisnis mereka. Sayangnya, tidak semua bisa menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk masyarakatnya sendiri menyalahgunakan pertambangan tanpa izin di Indonesia. Melakukan suatu usaha pertambangan tanpa memilliki izin merupakan suatu kegiatan yang terlarang dan dapat dikenakan sanksi namun sulit untuk diberantas, dikarenakan cara hidup masyarakat yang lebih memilih mendapatkan banyak keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah pelaksanaan pendelegasian perizinan galian C berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 Di Kabupaten Kampar, serta kendala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau dalam mengatasi praktik galian C ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pelaksanaan pendelegasian perizinan galian C berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 Di Kabupaten Kampar sudah berjalan, namun belum terlaksana dengan baik. Karena masih terdapat banyak praktik galian C ilegal di Provinsi Riau yaitu di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Hal tersebut dapat dilihat bahwa berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau hanya ada 1 (satu) usaha galian C yang memiliki Surat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB). Akan tetapi di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, masih banyak terdapat pertambangan bebatuan (galian C) yang beroperasi namun belum memiliki izin. Adapun kendala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau dalam mengatasi praktik galian C ilegal adalah diantaranya; (i) kurangnya kesadaran masyarakat; (ii) kurangnya informasi/laporan dari masyarakat terhadap pertambangan ilegal; (iii), keterbatasan personil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan; serta (iv) keterbatasan anggaran. Kata Kunci : Efektivitas, Pertambangan, Ilegal.

Actions (login required)

View Item