ANANDA MUHAMMAD FARRAS, - (2025) ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG CERAI QABLA AL-DUKHUL TIDAK WAJIB ‘IDDAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pendapat Imam Syafi'i mengenai cerai qabla al-dukhul (cerai sebelum terjadinya hubungan intim) dan kewajiban „iddah bagi istri yang diceraikan dalam kondisi tersebut. Cerai qabla al-dukhul merujuk pada perceraian yang terjadi sebelum pasangan suami istri melakukan hubungan fisik dalam pernikahan. Pendapat Imam Syafi'i tentang masalah ini memiliki relevansi yang besar dalam konteks hukum keluarga Islam, karena menyentuh dua aspek fundamental dalam fiqh Islam, yaitu hak-hak wanita dalam pernikahan dan ketentuan mengenai masa tunggu atau iddah setelah perceraian. Dalam mazhab Syafi'i, iddah adalah masa yang harus dilalui oleh wanita setelah perceraian atau kematian suami, yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan tersebut dan memberikan waktu bagi wanita untuk refleksi diri serta persiapan untuk kemungkinan pernikahan selanjutnya. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam kasus cerai qabla al-dukhul, tidak ada kewajiban iddah, karena tidak terjadinya hubungan intim dan dengan demikian, tidak ada risiko kehamilan yang perlu dikonfirmasi selama masa tunggu. Pandangan ini berfokus pada pengakuan bahwa kewajiban iddah terkait dengan kemungkinan kehamilan yang timbul dari hubungan fisik yang sah, sehingga apabila hubungan tersebut tidak terjadi, kewajiban iddah menjadi tidak relevan. Imam Syafi'i menggunakan argumen ini untuk menunjukkan bahwa iddah hanya diperlukan ketika ada hubungan fisik yang sah, yang berpotensi menghasilkan kehamilan. Dalam hal perceraian yang terjadi sebelum hubungan intim, karena tidak ada risiko kehamilan yang mungkin terjadi, tidak ada kebutuhan bagi wanita untuk menjalani masa tunggu (iddah). Pendapat ini menggambarkan perhatian Imam Syafi'i terhadap aspek praktis dalam hukum keluarga, yang menyesuaikan ketentuan agama dengan kondisi konkret yang ada, dan menyarankan bahwa kewajiban iddah seharusnya berfokus pada aspek biologis (kemungkinan kehamilan) yang menjadi alasan utama pemberlakuannya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dengan menganalisis berbagai karya-karya klasik dan modern yang membahas pandangan Imam Syafi'i mengenai cerai dan iddah. Literatur yang dianalisis mencakup kitab-kitab fiqh klasik, seperti Al-Umm dan Al-Majmu', serta literatur kontemporer yang membahas penerapan fiqh dalam dunia modern. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban iddah hanya berlaku setelah terjadinya hubungan fisik yang sah dalam pernikahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai aplikasi fiqh dalam konteks pernikahan dan perceraian menurut mazhab Syafi'i, serta bagaimana pandangan Imam Syafi'i dapat diterapkan dalam situasi-situasi perceraian yang terjadi dalam masyarakat modern. Pemahaman ini penting untuk memperkaya wawasan tentang hak-hak wanita dalam pernikahan dan perceraian, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam yang lebih adaptif dan kontekstual. Kata kunci: Imam Syafi'i, cerai qabla al-dukhul, „iddah, fiqh Islam, perceraian.

Actions (login required)

View Item