BAMBANG SETIAWAN, - (2025) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (626kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAPMKECUALI BAB IV.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang di Kota Pekanbaru. Pemilihan Kepala Daerah ulang sering kali menjadi solusi untuk mengatasi sengketa hasil pemilu atau kondisi tertentu yang memerlukan pemilihan kembali. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kewenangan KPUD dalam proses ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Kepala Daerah ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di kota Pekanbaru, dan bagaimana proses yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Ulang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru. Informan penelitian terdiri dari Ketua dan Komisioner KPUD Kota Pekanbaru. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPUD Kota Pekanbaru memiliki kewenangan yang jelas dalam pelaksanaan Pilkada ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Prosesnya meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penghitungan suara ulang, sesuai Pasal 372 hingga Pasal 380, dengan jadwal ditetapkan berdasarkan rekomendasi Panwaslu. Tahap pemungutan suara ulang dilakukan transparan dan akuntabel di TPS yang sama dalam waktu maksimal 10 hari. Namun, tantangan berupa keterbatasan sumber daya, logistik, dan koordinasi antar pihak sering menjadi hambatan dalam memastikan Pilkada ulang berjalan lancar dan adil. Kata Kunci: Kewenangan KPUD, Pemilihan Kepala Daerah Ulang, Pemilihan Umum

Actions (login required)

View Item