MUHAMMAD ARRAFI TAWAKAL, - (2025) PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 DALAM MENAGGULANGI BENCANA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI MUHAMMAD ARRAFI TAWAKAL.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (922kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Arrafi Tawakal (2024) : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Dalam Menaggulangi Bencana Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi ini menjelaskan tentang peran BPBD Kabupaten Bengkalis tahun 2023 dalam menanggulangi bencana menurut undang – undang nomor 24 tahun 2007. Penelitian ini di latar belakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana dalam menanggulangi kebakaran hutan di Kabupaten Bengkalis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran, faktor penghambat serta perspektif fiqih siyasah dalam menanggulangi bencana. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research). Subjek penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. Objek penelitian ini adalah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi Bencana di Kabupaten Bengkalis. Populasi di penelitian ini yang dipilih adalah anggota BPBD Kabupaten Bengkalis.teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara,dokumentasi. Sedangkan teknis analisi data yang menggunakan metode analisis data kualitatif yakni data yang teallh didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Berdasarkan hasil penelitian,menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi, sarana dan prasarana dan kurangnya kesadaran Masyarakat atau respon yang lambat. Lembaga pemerintah yang berperan untuk mengkoordinasikan upaya penanganan bencana ditingkat daerah disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lembaga pemerintahan tersebut biasanya berada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan berperan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan kajian fiqih siyasah yang mengacu telah sesuai dengan aturan Islam dan tidak berlawanan dengan ketentuan nash al-Qur‟an dan hadits. Jadi yang belum sesuai dengan fiqih siyasah adalah kinerja dari BPBD itu sendiri yang belum dijalankan secara adil sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kata kunci : Peran, Badan Penanggu;angan Bencana Daerah, Fiqih Siayasah.

Actions (login required)

View Item