KHAIRUNNISA AZZAHRA, - (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK SERTIFIKAT TANAH YANG DI KLAIM OLEH PIHAK LAIN MENURUTPASAL 32 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus PerkebunanSawitDesa Ulu Mahuam Kecamatan Kota Pinang Kabupaten LabuhanBatu Selatan Sumatera Utara). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Khairunnisa Azzahra, (2024): Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Sertifikat Tanah yang di Klaim Oleh Pihak Lain Menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya sengketa tanah dimana tanah milik pihak A di klaim oleh pihak lain yang merugikan pihak A dengan waktu yang berkepanjangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat tanah yang di klaim oleh pihak lain menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa tanah dalam menghadapi klaim dari pihak lain. Jenis penelitian Yuridis Empiris, pendekatan penelitian menggunakan proses kualitatif. Informan penelitian adalah wakil ketua perwakilan kantor pertanahan Kota Pinang, pihak keluarga pemilik tanah 5 orang, dan pihak bersengketa 2 orang sebagai sumber data primer. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan kepustakaan, analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat tanah yang di klaim oleh pihak lain menyatakan memiliki kerugian disebabkan tanah tersebut tidak dapat digunakan dengan semestinya dan tidak ada tanggung jawab yang diberikan oleh pihak B sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berarti pihak A harus mendaptkan perlindungan dan keadilan karena memiliki sertifikat tanah. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa tanah dalam menghadapi klaim dari pihak lain dilakukan dengan kekeluargaan namun tidak dapat diselesaikan karena pihak B tidak mengakui kesalahannya, oleh karena itu pihak A melakukan aduan dengan mengajukan penyelesaian secara mediasi bersama perwakilan dari pihak BPN sebagai mediator tentang penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ini sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Kata Kunci : Sengketa Tanah, Perlindungan Hukum, Pendaftaran Tanah.

Actions (login required)

View Item