Heldodi (2014) KEWAJIBAN MENDAHULUKAN PEMBAYARAN UTANG ANTARA BURUH DAN PEMEGANG HAK JAMINAN ATAS PENJUALAN ASET PADA PERUSAHAAN PAILIT PT. STARWIN INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (34kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (60kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (17kB) | Preview

Abstract

Kepailitan membawa akibat debitor kehilangan haknya, pengaturan mengenai kepailitan muncul pada dasarnya diakibatkan karena akan terjadi perebutan harta pailit, yang biasanya harta dari debitor tidak mencukupi untuk dibagikan kepada debitor. Kepailitan merupakan suatu keadaan setelah ada putusan Pengadilan Niaga Oleh karena itu, dalam pengaturan mengenai kepailitan juga diatur mengenai urutan kreditor atau prioritas kreditor mana yang didahulukan pembayarannya. Seperti dalam kasus ini bermula dari pailitnya PT. Starwin Indonesia yang memiliki utang gaji terhadap para pekerja dan pemegang hak jaminan atau kreditur sparatis. Sampai pada waktu perusahaan dikatakan pailit dimana para pekerja merasa hak-hak mereka harus didahulukan pelunasannya karena pekerja memiliki hak istimewa yang oleh Undang-undang Nomor 13 Tahu 2003 Tentang Ketangakerjaan, buruh didahulukan pemabayaran, namun oleh kurator lebih memprioritaskan pemegang hak jaminan atau kreditur sparatis. Untuk itu ada dua masalah yang menjadi topik penelitian : pertama, Siapa yang harus didahulukan pembayaran utangnya antara buruh dan pemegang hak jaminan pada perusahaan pailit. Kedua, Bagaimana kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan dan buruh pada perusahaan pailit Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan model pendekatan Sinkronisasi Hukum. Data dalam penelitian ini dikumpul melalui penelusuran kepustakaan untuk memperoleh bahan primer, bahan hukum skunder, serta bahan hukum tersier. Berdasarkan urutan pembagiaan utang dalam putusan kepailitan dapat diambil kesimpulan bahwa kreditor pemegang hak jaminan kedudukannya diatas buruh sehingga apabila terjadi kepailitan maka hak-hak buruh dibayarkan atau ditempatkan dalam posisi paling akhir dalam pemenuhan utang pailit. Hal ini diperparah apabila keadaan insolvensi dari situasi pailit tersebut sangat parah yang bisa mengakibatkan buruh tidak memperoleh haknya sama sekali

Actions (login required)

View Item