AHMAD HUSEIN, - (2025) TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PEMBERIAN UPAH TUAL SAGU DI DESA PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Ahmad Husein, (2024): Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Pemberian Upah Tual Sagu di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya transparansi dalam penambahan jarak tual sagu dan pemberian upah tanpa penyesuaian yang setimpal dengan penambahan jarak yang dilakukan oleh pihak pabrik kepada buruh tual sagu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemberian upah tual sagu di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pemberian upah tual sagu di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau. Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pemberian upah tual sagu di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pemberian upah tual sagu di desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang ada di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Subjek penelitian ini adalah pemilik pabrik dan buruh tual sagu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yang terdiri dari 1 pemilik pabrik dan 5 buruh tual sagu. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan sistem pemberian upah untuk kegiatan tual sagu di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, digunakan akad lisan yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Besar kecilnya upah ditentukan oleh jarak yang ditempuh dan jumlah tual sagu yang telah ditetapkan pabrik. Namun, penambahan lokasi yang hanya diketahui oleh pihak pemberi upah menyebabkan jarak yang ditempuh melebihi standar yang ditetapkan pabrik, tanpa adanya penyesuaian upah untuk buruh, Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan buruh terhadap keputusan sepihak tersebut. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah, sistem pemberian upah untuk tual sagu dinilai fasid (rusak) karena tidak memenuhi kriteria syarat sah ijarah dan syarat sah upah. Ketidaksesuaian dalam sistem ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan buruh. Secara spesifik, sistem ini gagal memenuhi beberapa syarat utama, seperti transparansi dan penyesuaian upah serta kerelaan antar pemilik pabrik dengan buruh tual sagu. Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Pemberian Upah

Actions (login required)

View Item