Neni Yarti (2014) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERKARA NOMOR 81/PDT.G.PLW/2012/PN.PBR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (37kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (81kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (15kB) | Preview

Abstract

Adanya hukum jaminan yang pasti dan kuat merupakan salah satu indikasi untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena bank (kreditur) sebagai penyedia dana sudah tentu memerlukan jaminan dan perlindungan hukum yang memadai ketika mengucurkan kredit kepada perorangan (individu) maupun perusahaan (korporasi), bahkan keberadaan hukum jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum dan mudah dalam eksekusinya sangat didambakan oleh para pelaku bisnis. Dari latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah eksekusi hak tanggungan dalam perkara perdata Nomor 81/Pdt.G.Plw/2012/PN.PBR, serta bagaimana status hak tanggungan dalam perkara Nomor 81/Pdt. G.Plw/ 2012/ PN.PBR, Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian terhadap substansi hukum dan perundang-undangan. Sedangkan sifatnya adalah deskriptif, artinya menerangkan dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai fungsi dan status hak tanggungan dalam perkara perdata Nomor 81/Pdt.G.Plw/2012/PN.Pbr. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa eksekusi hak tanggungan dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2012/PN.Pbr, adalah sebagai jaminan hutang, karena pelawan (debitur) telah nyata-nyata melakukan wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak membayar angsuran selama 15 (lima belas) bulan, sehingga pihak bank mengajukan eksekusi terhadap hak tanggungan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dikabulkan oleh hakim. Status dari hak tanggungan sebagai jaminan hutang debitur (pelawan), yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap akta perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh debitur, maka sesuai dengan akta tersebut sudah sewajarnya pihak bank (kredtur) mengajukan eksekusi terhadap hak tanggungan yang telah dikuasakan kepada bank terhadap jaminan hutang debitur. Dari penetapan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pekanbaru terhadap eksekusi hak tanggungan tersebut, dan penolakan terhadap perlawanan yang diajukan oleh debitur (pelawan), maka status hak tanggungan tersebut dapat beralih kepada pihak bank, dan dapat dilakukan eksekusi untuk menjamin pembayaran hutang dari debitur (pelawan)

Actions (login required)

View Item