RIJALUL FIKRI, (-) (2025) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG MENGENAI KASUS PERCERAIAN DARI PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL. Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text BAB I-V D(DISERTASI RIJALUL FIKRI),.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV (Rijalul Fikri).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari fenomena perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial semakin marak dalam masyarakat modern, yang menimbulkan pertanyaan terkait penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan masalah tersebut. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan hakim dalam kasus perceraian yang dipengaruhi media sosial, serta sejauh mana keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali alasan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang melibatkan penyalahgunaan media sosial, serta untuk menilai sejauh mana penerapan hukum Islam tercermin dalam putusan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang perspektif hukum Islam terhadap fenomena perceraian yang dipicu oleh media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi kasus terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang terkait dengan perceraian akibat penyalahgunaan media sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, dokumentasi putusan pengadilan, serta kajian literatur yang relevan mengenai hukum Islam terkait perceraian dan penggunaan media sosial. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam hal sebab-sebab perceraian, seperti khulu’, fasakh, dan talak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam 10 kasus perceraian yang dipicu oleh media sosial sudah sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada, meski tidak ada peraturan yang spesifik mengatur perceraian akibat media sosial. Hakim mengacu pada ketentuan hukum yang relevan, seperti Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, yang menyatakan perceraian dapat diajukan jika terjadi ketidakharmonisan. Secara yuridis dan sosiologis, putusan hakim mempertimbangkan dampak negatif media sosial terhadap hubungan, dan menegaskan pentingnya literasi digital untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kata Kunci: Putusan Hakim, Bangkinang, Perceraian, Media Sosial

Actions (login required)

View Item