Zikri Sidiq, - (2025) Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau Di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM.

Preview	Text TANPA BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (583kB)

Abstract

ABSTRAK Zikri Sidiq (2024): Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau Di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqih Siyasah Skripsi ini dilatar belakangi adanya Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka menurut adat minangkabau di nagari Balimbing kecamatan Rambatan k bupaten Tanah Datar. Pada dasarnya tugas dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut adalah menyelesaikan permasalahan sengketa adat baik itu perselisihan masalah saka (g elar kebesaran pemimpin) dan pusaka (harta pusaka) yang terjadi diwilayah hukum adat tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau? Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Mnurut Adat Munangkabau di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dengan menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan dalam menyelesaikan sengketa Harta Pusaka. Proses penyelesaian sengketa harta pusaka di Kenagarian Balimbing diselesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu, yang istilahnya “Bajanjang naik Batanggo turun”. Pada tahap rumah dahulu, kemudian di tingkat koto, baru ke tahap nagari. Faktor penyebab terjadinya sengketa Harta Pusaka di Kenagarian Balimbing adalah karena kurangnya bertanggung jawab dan kurang pedulinya ninik mamak kepala waris terhadap tugasnya dalam memelihara Harta pusaka. Oleh sebab itu pengelolaannya menjadi kacau antar kemenakannya karena kurang mengetahui silsilah, segala macam seluk-beluk dari harta pusaka mereka. Akibatnya Harta Pusaka yang dijaga dan dipertahankan oleh ninik mamak kepala waris semakin sedikit, sedangkan kemenakan yang turun semakin banyak. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari Balimbing yang disesuaikan dengan sulthah al-tasyri‟iyah yakni menetapkan Undang-undang. Sedangkan yang disesuaikan dengan Sulthah al-Tanfidziyyah secara umum belum maksimal dalam mengaktualisasikan tugas dan wewenanganya dengan baik. Kerapatan Adat Nagari yang dijalankan Niniak Mamak itu sendiri dengan diikuti oleh Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik Paga Nagari. Kata Kunci: Kerapatan Adat Nagari, Sengketa, Harta Pusaka, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item