RIKY RAMADAN, - (2025) PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN KEPOLISIANRESORKOTAPEKANBARU DALAM MELAKUKAN PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (853kB)

Abstract

Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama berbagai lembaga dan instansi di masyarakat ditengah kompleksitas isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kerjasama antara unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dan kepolisian resor Pekanbaru memiliki peran sentral dalam menyediakan pelayanan perlindungan yang efektif. Kota Pekanbaru sebagai pusat perkotaan dengan dinamika sosial yang tinggi memerlukan koordinasi yang optimal antara unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak dan kepolisian resor untuk menjamin perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif, dan lokasi dalam penelitian ini Kota Pekanbaru pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, menggunakan teknik pengumpulan data obsrvasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah berjalan cukup baik dengan segala tindakan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual, namun dalam Pelaksanaan masih kurang optimal sehingga masih terjadi hambatan yang terjadi. Hambatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melakukan Pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seksual dikota Pekanbaru adalah rendahnya Pelaporan Kasus, tidak adanya tenaga psikolog dan hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya keterbukaan korban karena rasa traumatik terutama pada korban anak dan kurangnya koordinasi yang dilakukan Unit pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menyediakan layanan terhadap korban kekerasan seksual. Hal inilah yang akan menjadi hambatan bagi Negara, Pemerintah, Lembaga serta Masyaraka.

Actions (login required)

View Item