PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KOTA PEKANBARU TERHADAP PNS YANG TERLIBAT MENGKAMPANYEKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI RIAU PERIODE 2014-2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2011 TENTANG PNYELENGGARA PEMILU

Rahma Zelita, (2014) PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KOTA PEKANBARU TERHADAP PNS YANG TERLIBAT MENGKAMPANYEKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI RIAU PERIODE 2014-2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2011 TENTANG PNYELENGGARA PEMILU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
FM.pdf

Download (149kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (47kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (33kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (56kB) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (89kB)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (14kB) | Preview
[img]
Preview
Text
EM.pdf

Download (7kB) | Preview

Abstract

Masalah dalam skripsi ini adalah pelaksanaan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu terhadap PNS yang terlibat mengkampanyekan pasangan calon gubernur dan Wakil Gubenur provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan apa kendala panwaslu kota pekanbaru dalam menemukan PNS yang terlibat mengkampanyekan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau. Adapun jenis penelitian adalah penelitian hukum sosilologis yang dilakukan di Kota Pekanbaru yang bersifat deskriptif dan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan. sedangkan sebagai alat pengumpul data digunakan angket dan wawancara dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kewenangan Panwaslu Kota Pekanbaru terhadap PNS yang terlibat mengkampanyekan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode 2014-2019 belum maksimal karena kurangnya sosialisasi panwaslu kepada masyarakat sehingga terjadi hubungan yang tidak mahu tahu sehingga PNS tidak ditemukan berkampanye pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau. Bagi panwaslu kota pekanbaru sendiri Kendala panwaslu kota Pekanbaru adalah secara teknis serta masyarakat juga kurang berperan aktif untuk melaporkan segala pelanggaran pemilu termasuk PNS yang terlibat mengkampanyekan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kuarangnya alat bukti untuk pembuktian PNS yang terlibat berkampanye dan kurangnya sosialisasi panwaslu kota pekanbaru kepada masyarakat tentang panwaslu, tentang tugas dan wewenangnya sehingga masyarakat masih banyak yang tidak tahu lokasi dan cara melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Feni Marti Adhenova
Date Deposited: 05 Nov 2016 03:33
Last Modified: 05 Nov 2016 03:33
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/8675

Actions (login required)

View Item View Item