MUHAMMAD MARVEL KRISA, - (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGATUR LALU LINTAS ILEGAL OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text FILE LENGKAP KECUALI HASIL PENELTIAN (BAB IV).pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) FILE HASIL PENELTIIAN (BAB IV).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

MUHAMMAD MARVEL KRISA(2025) : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGATUR LALU LINTAS ILEGAL OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAH Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan hambatan penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kota Batam tentang mengatasi pengatur lalu lintas ilegal (pak ogah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Tujuan ini dikarenakan maraknya pengatur lalu lintas ilegal (pak ogah) di Kota Batam yang selalu merugikan pengguna jalan dengan meminta sejumlah uang secara ilegal atau tidak sah serta mengganggu ketertiban di jalan yang mengakibatkan kemacetan panjang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan pendekatan efektivitas hukum yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian dilakukan langsung ke lapangan yang berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Batam. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Dinas Perhubungan, 3 orang pengatur lalu lintas ilegal dan 3 orang masyarakat pengguna jalan di Kota Batam. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang diambil dari informan dengan cara wawancara, observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara, observasi atau pengamatan dan studi dokumentasi. Jenis analisis dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pengatur lalu lintas ilegal di Kota Batam oleh Dinas Perhubungan Kota Batam belum optimal. Kurangnya Patroli rutin yang harusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Batam saat ini fokus pada urusan program perparkiran. Dinas Perhubungan akan menindaklanjuti pengatur lalu lintas ilegal hanya jika mendapatkan laporan masyarakat. Hambatan dalam penegakan ini meliputi kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Batam dengan instansi lain dalam penegakan hukum, biaya atau anggaran yang tidak mencukupi untuk melakukan penegakan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat oleh Dinas Perhubungan terkait dengan penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberi upah kepada pengatur lalu lintas ilegal serta kurang inisiatif dari masyarakat untuk melaporkan bila melihat atau mengetahui adanya aktivitas pengatur lalu lintas ilegal di jalanan Kota Batam. Kata Kunci: Penegakan, Pengatur Lalu Lintas Ilegal, Ketertiban

Actions (login required)

View Item