MUHAMMAD WAHYUDI, - (2025) PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 PASAL 32 TENTANG TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BINAMANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR RIAU DITINJAU FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text FILE LENGKAP KECUALI HASIL PENELITIAN (BAB IV).pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) FILE HASIL PENELTIIAN (BAB IV).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (856kB)

Abstract

MUHAMMAD WAHYUDI(2024): PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 PASAL 32 TENTANG TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BINAMANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR RIAU DITINJAU FIQH SIYASAH Badan Permusyawartan Desa (BPD) merupakan lembaga penting dalam struktur pemerintahan desa yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Permendagri No. 110 Tahun 2016 mengatur peran dan tugas BPD, namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas ini seringkali menemui berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan tugas BPD di Desa Binamang serta tantangan yang dihadapi dalam konteks Fiqh Siyasah. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan tugas BPD sesuai dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016 di Desa Binamang? Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas BPD? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari BPD, kepala desa, sekretaris desa, dan 2 orang tokoh masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah fungsi BPD perspektif fiqh siyasah. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari BPD, kepala desa, sekretaris BPD, dan 2 orang tokoh masyarakat keseluruhannya berjumlah 6 orang dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas BPD di Desa Binamang belum sepenuhnya efektif. Meskipun BPD telah melakukan beberapa fungsi seperti penyelenggaraan musyawarah desa, masih terdapat kendala dalam hal partisipasi masyarakat dan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa. Faktor-faktor yang menghambat termasuk Kurangnya Pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Tugas dan Fungsinya Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun BPD memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa, implementasi tugasnya masih terhambat oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Untuk meningkatkan efektivitas BPD, diperlukan upaya peningkatan kapasitas anggota BPD serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses pemerintahan desa. Kata Kunci: Tugas BPD menurut Permendagri Nomor 110 tahun 2016 pasal 32, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item