ANDRIANSYAH KURNIAWAN, - (2025) PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (590kB)

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dapat dilihat dari bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana adalah penunjang pertumbuhan perekonomian dapat terwujud melalui mekanisme. pengadaan barang dan jasa pemerintah,.Namun pada pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah sering terjadi berbagai permasalahan yang terjadi yaitu dari segi kualitas barang yang tidak sesuai standar dan adanya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme antara pejabat pemerintah dengan para penyedia barang dan jasa. Dengan ketatnya tata cara pengadaan barang dan jasa, ketakutan pejabat terhadap pengusutan polisi, jaksa, dan komisi pemberantasan korupsi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Inspektorat Kota Pekanbaru.Serta Bagaimana Kendala Inspektorat Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Metode penelitian skripsi yaitu jenis penelitian ini adalah sosiologis atau lapangan. Sumber data primer, sekunder dan tersier, metode analisis data dengan menggunakan penelitian bersifat deskriftif analilis adalah dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kaalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dan data yang diperoleh melalui observasi dan penelusuran literatur sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti dengan jelas. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan inspektorat kota pekanbaru dalam pengawasan barang dan jasa belum terlaksanakan dengan baik, dan dalam pengawasan inspektorat kota pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan pendekatan probity audity. hal itu terjadi dikarenakan kurannya sarana dan prasana, serta kurangnya pemahaman dan kualitas kompetensi tenaga kerja dilingkungan inspektorat Kota Pekanbaru Perubahan regulasi dari pusat secara terus menerus yang menuntut inspektorat daerah untuk selalu dapat mengupdate/mengikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Actions (login required)

View Item