KHOIRUL FADLY, - (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KECAMATAN PUJUD BERDASARKAN PASAL 521 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI KHOIRUL FADLY.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (872kB)

Abstract

ABSTRAK Khoirul Fadly (2024) : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta kendala dalam Penegakan Hukum, karena ditemukan perihal fasilitas umum yang di bangun pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, perusakan fasilitas umum di Kecamatan Pujud dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, perilaku ini sangat menganggu karena mencerminkan ketidakberadaban seseorang. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Pujud. Data yang didapatkan dari observasi, wawancara dan studi Pustaka. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi Pustaka, dengan analisis data secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan deduktif. Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Di Kecamatan Pujud Berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dilakukan oleh pihak kepolisian pada Polsek Pujud dari laporan masyarakat. Dikarenakan pihak yang melakukan merupakan anak dibawah umur maka pihak kepolisian melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni dilakukan dengan cara damai, yang mengakibatkan kasus tidak sampai ke tingkat penyidikan, karena kasus tidak dilanjutkan kepada penuntut umum dan Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum di Kecamatan Pujud berdasarkan Pasal 521 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu adalah tidak adanya laporan dari masyarakat, diselesaikan oleh masyarakat sendiri, sulitnya pengumpulan barang bukti dan alat bukti karena tidak adanya laporan mengenai kasus tersebut, serta kurangnya dukungan dari masyarakat karena pelakunya kebanyakan anak-anak yang masih di bawah umur. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, dan Perusakan Fasilitas Umum

Actions (login required)

View Item