RIVALDI, - (2025) POLITIK HUKUM KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI RIVALDI.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (887kB)

Abstract

ABSTRAK Rivaldi, (2024): Politik Hukum Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundangundangan dan penempatan TAP MPR serta potensi pertentangan dengan Konstitusi, karena ditemukan perihal Lembaga pembentuk UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR, merupakan lembaga yang sama yaitu MPR, dengan materi muatan yang menjadi dasar yuridis bagi pembentuk UU. Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah historycal approach, comparative approach, dan system approach. Lokasi penelitiannya di berbagai perpustakaan dan melalui media internet. Data yang didapatkan dari sumber perpustakaan maupun melalui media internet. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka. Analisis penelitian data ini adalah analisis secara kualitatif, dan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa politik hukum keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundangundangan yaitu memberikan payung hukum TAP MPR yang masih berlaku, membela hak konstitusional dan hak asasi manusia, mempunyai fungsi menjabarkan lebih lanjut aturan-aturan dalam UUD NRI 1945 lebih terperinci, serta memiliki kesamaan sifat norma dengan batang tubuh UUD. Penempatan TAP MPR dan potensi pertentangan dengan konstitusi yaitu karena terjadinya overlapping antara TAP MPR dan UUD 1945 yang menjadi dasar yuridis pembentukan UU, dikhawatirkan TAP MPR mengambil posisi fungsi dari UUD itu sendiri sebagai dasar utama yuridis pembentukan UU, serta tidak ada nya satu lembaga yang berwenang menguji TAP MPR apabila TAP MPR bertentangan dengan UUD sebab hanya MPR itu sendiri yang dapat menguji TAP MPR, maka perlunya pembatasan kewenangan yang luas pada MPR itu sendiri agar terlaksananya system check and balance di Indonesia terutama mengenai proses impeachment. Kata Kunci: Politik Hukum, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Hierarki, Perundang-Undangan

Actions (login required)

View Item