MHD. AZMI SIREGAR, - (2025) ANALISIS SANKSI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI MHD. AZMI SIREGAR.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Azmi Siregar (2025) : Analisis Sanksi Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Menurut Perspektif Hukum Islam. Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang telah diatur pemerintah. Diundangkannya peraturan tentang perkawinan dengan tujuan supaya peristiwa hukum yaitu perkawinan dapat menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 45 tentang Katentuan Pidana Perkawinan dijelaskan sanksi hukuman bagi pihak mempelai yang melakukan pelanggaran berupa denda sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah), dan tambahan kurungan selama 3 bulan bagi pegawai pencatat nikah.Penelitian ini bertujuan mengetahui regulasi sanksi yang diatur dalam pasal 45 PP No 9 Tahun 1975, kemudian melihat penerapan dari sanksi yang di atur dalam pasal 45 ini di lembaga pengadilan, dan mengaitkan sanksi dalam pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 dengan perspektif Hukum Islam.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yuridis yaitu pengkajian dari ketentuan pemerintah berupa undang-undang dan peraturan pemerintah dan yang peneliti angkat merupakan PP No 9 Tahun 1975, dan sosiologis yaitu proses turun kelapangan guna mengetahui kenyataan yang ada di lapangan melalui informan yakni para ahli hukum yang terkait.Hasil penelitian ini menyimpulkan sanksi yang diatur dalam pasal 45 PP No 9 Tahun 1975 yakni berupa denda sebesar Rp. 7.500 ini dinilai sangat rendah untuk zaman sekarang dan tidak dapat melindungi tujuan dari diadakannya peraturan pencatatan nikah, dan ketidakjelasan prosedur dalam pasal 45 ini membuat sanksi yang diatur dalam pasal 45 ini tidak dapat diterapkan dengan efektif, pemberian sanksi dalam peraturan pencatatan nikah ini masuk ke dalam konsep Jarimah Ta‟zir yakni merupakan ketentuan sanksi dari Hukum yang dibuat pemerintah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Kata kunci: Analisis, sanksi, Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

Actions (login required)

View Item