MUHAMMAD FAARIHEEN BIN ZULKIFLEE, - (2025) MPLEMENTASI BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN BERDASARKAN ENAKMEN 17 TAHUN 2003 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM DI NEGERI JOHOR, MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV benar.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV FIX.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (756kB)

Abstract

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) mengatur berkaitan dengan batasan umur dalam perkawinan. Adanya penentuan batas umur perkawinan yang ditetapkan oleh Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) negeri Johor merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk keluar dari perselisihan pendapat para fuqaha, dan sekaligus mempertimbangkan situasi masa kini yang hidup dalam sosiologi budaya modern berbeda dengan zaman dahulu. Permasalahan dalam penelitian ialah bagaimana Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia, apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap mplementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Keluarga Islam Di Negeri Johor Malaysia. Penelitian ini bersifat lapangan (field research), penelitian ini dilakukan di daerah Johor Bahru, Malaysia. Peneliti mengambil 8 informan yang terdiri dari Qadi, ketua Jabatan Agama Islam, ketua Mahkamah Syariah dan 5 Pasang suami istri yang melakukan pernikahan dini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, maka analisis data penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Perkahwinan pada batas di bawah usia yang ditetapkan oleh Enakmen Negeri Johor tidak memberikan mplikasi yang signifikan pada ‘keharmonian’ dan ‘kesakinahan’ hidup pasangan berkeluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketiadaan kes-kes perceraian yang direkodkan pada pasangan yang berbuat demikian sama ada di daerah Johor Bahru dan daerah daerah lain di Johor. Kes-kes keganasan rumahtangga dan perceraian yang berlaku dan dilaporkan tidak melibatkan sama sekali pasangan yang berkahwin di bawah umur. Meskipun kes mereka agar terpencil (1-3 kes setahun), namun setidaknya ketiadaan ‘kes keluarga bermasalah’ yang dilaporkan, tiada aporan yang melibatkan pasangan tersebut. Modul Keluarga Sakinah yang dikemukakan oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Negeri Johor disifatkan banyak membantu dalam usaha mewujudkan situasi keluarga sakinah di negeri ni. Kata Kunci: Implementasi, Usia Perkawinan, Perspektif Hukum Islam

Actions (login required)

View Item