AHMAD FAUZI, - (2025) REKONSTRUKSI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM. Disertasi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (33MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang memuat tentang tanggungjawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya Hak Perlindungan Perempuan dan Anak. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Peran kerjanya adalah menangani kasus-kasus dan pencegahan terkait dalam tindakan kejahatan dan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Penelitian ini menjelaskan khusus Pasal 10 Hak Perempuan di Kota Pekanbaru perspektif Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan teori maqashid syari’ah. Dalam konteks khusus Peraturan Daerah Kota Pekanbaru menjelaskan perempuan sebagai korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh laki-laki serta kejahatan fisik lainnya. Namun kenyataannya, korban kekerasan fisik dan non fisik yang dialami oleh perempuan sama halnya dialami oleh laki-laki. Hal inilah yang menyebabkan perhatian penuh dari Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan hukum kepada pelaku dan perlindungan korban menurut perundang-undangan yang berlaku yang biasa kita sebut dengan produk hukum Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik analisis yuridis normatif. Dalam menemukan jawaban atas permasalahan penelitian ini, Penulis menggunakan sumber dan data primer yaitu berbagai aturan (yuridis) terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang menjelaskan perlindungan terhadap perempuan ditinjau perspektif Hukum Keluarga Islam dan maqashid syari’ah serta menghimpun dokumen-dokumen yang dianggap penting dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adanya perlindungan perempuan terhadap pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, perlindungan perempuan terhadap pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan perempuan terhadap penyediaan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, perlindungan perempuan terhadap perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan terhadap penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan. Dalam tinjauan maqashid syari’ah perlu adanya perlindungan menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dengan demikian Pemerintah Kota Pekanbaru harus melakukan payung hukum terhadap perlindungan hak lakilaki. Hasil akhir penelitian ini, Penulis memberikan solusi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, DPRD serta pihak-pihak terkait untuk dapat melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Perlindungan Perempuan, Hukum Keluarga Islam.

Actions (login required)

View Item