ARUM KUSUMANING TYAS, - (2025) IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI ANALISIS DI DESA MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIRKABUPATEN KUANTAN SINGINGI). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)
Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Arum KusumaningTyas (2025): Implementasi Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Analisis Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi) Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pasal 24 Pemerintahan Desa adalah isu yang menarik berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang saat ini tidak sesuai dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di mana Desa menjadi bagian yang sering diabaikan sebagai unsur perangkat pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi. Penelitianini menggunakan pendekatan yuridisempiris.Denganpenelitian hukum Sosiologis,yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang didukung juga oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primermetode kualitatifAdapunteknik penganalisaanyang digunakanadalahteknikdeskriptif yaitu menggambarkankeadaan sesungguhnya disesuaikan dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian ditentukan interprestasi sehingga diperoleh kesimpulan. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapada asas partisipasi dan pelayanan publik pada implementasi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan Desa Muara Bahan belum optimal dalam mengelola dan memperdayakan masyarakatnya, pemerintahan desa harus menyesuaikan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu evaluasi lebih lanjut sebagai bahan perbaikan sistem pemerintahan yang baik untuk priode selanjutnya hal ini juga di dukung oleh peraturan pemerintah Faktor penghambat masih kurang nya sarana dan prasarana kantor desa, pemerintah desa masih kekurangan alat ATK yang lengkap dan kurangnya pelayanan masyarakat dengan baik. Kata kunci: Implementasi, Pemerintahan Yang Baik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Actions (login required)

View Item