ALYA’A FADILAH BR. SIREGAR, - (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM.

Preview	Text TANPA BAB V.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)

Abstract

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU ABSTRAK Oleh: Alya’a Fadilah Br. Siregar NIM.12070520688 Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Riau mengeluarkan peraturan daerah berisi regulasi yang dapat menjamin adanya perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas. Namun tidak hanya sampai disitu, pemerintah juga berperan dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kepedulian dari pemerintah, khususnya yang ada di setiap daerah. Dengan itu pemerintah daerah Provinsi Riau mengeluarkan peraturan Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013. Dalam memenuhi tugas tersebut, Pemerintah bersama Dinas Sosial menjalankan fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas serta mengetahui tentang faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel, buku, jurnal, studi kepustakaan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat bersama Dinas Sosial terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa penghambat seperti adanya keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan, keterbatasan akses ke teknologi dan alat bantu, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan serta peningkatan sosialisasi dan penyuluhan sosial. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembinaan, Pemberdayaan, Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas

Actions (login required)

View Item