SITI MUTMAINAH, - (2025) PENERAPAN SANKSI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (789kB)
Preview	Text SKRIPSI SITI MUTMAINAH.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Siti Mutmainah, (2024): Penerapan Sanksi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penelitian ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 71 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, Kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Namun implementasinya, tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas dikalangan pegawai ASN masih tinggi, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Penelitian ini berjenis penelitian hukum sosiologis dengan bentuk penelitian hukum lapangan dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis empiris, karena telah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian hukum. Penelitian berlokasi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Sanksi Netralitas Aparatur Sipil Negara Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 belum sepenuhnya dapat terlaksana disebabkan masih terjadinya pelanggaran oleh Pejabat Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020. Hambatan tersebut berupa regulasi dan aturan yang belum sepenuhnya berjalan dan efektif, kesadaran dari Pejabat Aparatur Sipil Negara yang masih rendah dalam mematuhi aturan hukum terkait larangan selama berlangsungnya proses Pemilihan Kepala Daerah, ketakutan dari Pejabat Aparatur Sipil Negara itu sendiri akan kehilangan jabatan jika tidak mendukung calon Kepala Daerah serta masih adanya keterikatan faktor emosional dan kekeluargaan dengan calon Kepala Daerah yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Kata kunci: Sanksi, Netralitas, Asn, Pemilihan Kepala Daerah

Actions (login required)

View Item