IRA LESMAYANTI, - (2025) TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DALAM PELAKSANAAN AKAD PERJANJIAN PENGGARAPAN TANAH DI PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Ira Lesmayanti, (2025) : Tinjauan Fiqih Muamalah dalam Pelaksanaan Akad Perjanjian Penggarapan Tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap melalui akad musaqah, yang bertujuan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pemilik lahan memperoleh hasil tanpa terlibat langsung, sementara penggarap mendapat penghasilan dari hasil pertanian. Namun, dalam praktiknya sering muncul masalah seperti kecurangan dalam pembagian hasil dan ketidakjelasan batas waktu pengelolaan lahan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini penting agar adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah dalam akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang dan tinjauan Fiqih Muamalah dalam akad perjanjian penggarapan tanah di Pengalihan Kecamatan Keritang apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Fiqih Muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara lapangan (field research) di Pengalihan Kecamatan Keritang, informan terdiri dari 10 orang (5 pemilik lahan dan 5 penggarap). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad perjanjian umumnya dilakukan secara lisan tanpa saksi atau dokumen tertulis, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan. Pola pembagian hasil yang diterapkan ialah bagi 2 atau bagi 5, akan tetapi sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, tanggung jawab atas biaya perawatan, seperti racun untuk menyemprot rumput liar dan pupuk, juga tidak memiliki aturan yang tegas, sehingga sering terjadi konflik antara pemilik lahan dan penggarap. Dari perspektif Fiqih Muamalah, akad ini dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan dan transparansi, karena tidak adanya kejelasan aturan, kesepakatan tertulis, dan saksi yang dapat menjadi penguat hukum. Untuk memastikan akad berjalan sesuai syariat, diperlukan pembaruan praktik dengan memperhatikan dokumentasi, kejelasan hak dan kewajiban, serta kesesuaian dengan kaidah Fiqih Muamalah. Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Akad Perjanjian, Penggarapan Tanah

Actions (login required)

View Item