AZIZAH VACHRO, - (2025) PERAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PULAU BELIBIS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2020. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
Preview	Text TANPA BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Azizah Vachro, (2024) : Peran Pemerintahan Daerah kabupaten Solok Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Belibis Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020. Pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Solok menjadi perhatian khusus pemerintah, hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan kepariwisataan dalam Pasal 37. Menurut Hellen Angga Devy menyatakan pemerintah memang merupakan pihak sebagai fasilitator yang memiliki peran dan fungsi dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata. Namun kenyataannya di lapangan tentang pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Solok terkhusus pada pengelolan sarana dan prasarana yang dimaksud sarana dan prasarana yakni tempat arena bermain anak-anak yang rusak/kurang memadai, tempat toilet yang tidak memadai, serta tempat ibadah yang kurang bersih. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kepariwisataan di wisata Pulau Belibis tersebut, dan untuk mengetahui kendala atau hambatan Dinas Pariwisata terhadap masih minimnya fasilitas yang disediakan wisata Pulau Belibis di Kabupaten Solok. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan efektifitas hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Dinas Pariwisata di kabuaten solok, informan penelitian terdiri dari 4 populasi dengan 4 sampel yang diambil terdiri dari 4 pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Solok yang ada di wisata pulau belibis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok sudah menjalankan Perda Nomor 5 Tahun 2020, namun memang masih belum sepenuhnya optimal. Dalam menjalankan Perda tersebut Pemerintahan Daerah menunjuk Dinas Pariwisata Kabupaten Solok untuk memelihara serta mengelola objek wisata daerah, yang mana masih adanya kekurangan dalam pengelolaan terhadap pelayanan pariwsata yang belum terlaksanakan dengan baik, kekurangan yang di maksud dari segi sarana dan prasarana yang ada di Pulau Belibis. Adapun faktor penghambat bagi Dinas Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Pulau Belibis yakni kurangnya kegiatan promosikan wisata dikarenakan anggaran dari pemerintah yang terbatas. Sehingga berdampak pada pelayanan yang tidak sesuai standar yang dibutuhkan oleh wisatawan, maka dampak yang dirasakan langsung yaitu tempat wisata tersebut mengalami kekurangan pengunjung. Kata Kunci : Pengelolaan, Pariwisata, Pulau Belibis

Actions (login required)

View Item