KENDRI, - (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PENYEBARAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text TANPA BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)

Abstract

ABSTRAK Kendri, (2024): Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Penyebaran Film Pada Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pada Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disebutkan bahwa setiap yang memanfaatkan hak ekonomi orang tersebut tidak boleh melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan sebelum ada atau mendapatkan izin dari pencipta perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap situs film gratis di internet. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan masih saja banyak oknum yang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti melakukan penyebaran film secara ilegal melalui aplikasi Telegram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait penyebaran film pada aplikasi Telegram dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta terhadap pemegang hak cipta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan analisis, dengan teknik pengumpulan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, da literatur lainnya. Analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Perlindungan hukum terkait hak cipta menyangkut penyebaran film pada aplikasi telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta, terkait penyebaran karya Sinematografi dalam bentuk dokumen elektronik merupakan perbuatan yang dilarang Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan (2) dimana disebutkan didalam Undang-undang ITE sehingga perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Pengaduan pidana, upaya hukum dilakukan melalui proses hukum pidana. Dan terkait mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta yakni pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait yang merasakan kerugian memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti meminta ganti rugi di Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 95 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selain itu dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara litigasi baik menempuh jalur pidana maupun jalur perdata. Kata Kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Telegram

Actions (login required)

View Item