MUHAMMAD ISMAIL UTOMO, - (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN DESA ADAT PADA DESA KABUN KECAMATAN KABUN KABUPATEN ROKAN HULU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB IV - ISMAIL.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) SKRIPSI BAB IV - ISMAIL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (488kB)

Abstract

Untuk membentuk Desa Adat, pemerintah daerah, termasuk pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, telah mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2015, yang bertujuan untuk memastikan bahwa eksistensi Desa Adat berjalan sesuai koridor hukum dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di lapangan dan merupakan keistimewaan yang harus dijaga oleh masyarakat daerah. Desa Kabun adalah salah satu dari beberapa desa yang ditetapkan sebagai Desa Adat. Namun belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penetapan Desa Kabun sebagai Desa Adat, dan apa sajakah faktor yang menjadikan Desa Kabun ditetapkan sebagai Desa Adat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan efektifitas Hukum. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kabun, informan penelitian ini adalah tokoh adat masyarakat Desa Kabun, dan perangkat pemerintah Desa Kabun. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa implementasi Kebijakan Penetapan Desa Adat di Desa Kabun belum berjalan sesuai dengan kehendak Pemda Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dibuktikan dengan pemerintahan Desa Kabun yang belum menggunakan pranata hukum adat atau hak asal usul dalam pemerintahan nya sesuai dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda No 1 Tahun 2015, dilihat dari kesatuan masyarakat hukum adat di Desa Kabun secara nyata masih hidup, tetapi penerapan Desa Adat belum dilaksanakan karena tidak adanya tindak lanjut dari Pemda dalam pelaksanaan Desa Kabun menjadi Desa Adat. Sedangkan faktor Penetapan Desa Adat pada Desa Kabun, adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa dan Desa Adat, serta berdasarkan budaya masyarakat yang terus berkembang. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang tersebut, karena struktur pemerintahan belum ada perubahan, dan masih menggunakan struktur pemerintah desa yang lama.

Actions (login required)

View Item