REZA PATRICIA PUTRI, - (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELANGGAR PERATURAN KEIMIGRASIAN DIKANTOR IMIGRASI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) 1 PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB V - REZA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB V) SKRIPSI BAB V - REZA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (884kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar peraturan keimigrasian serta mengidentifikasi faktor penghambat implementasi tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis untuk memahami pengalaman para pelaku kebijakan dan pihak terkait. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menghadapi hambatan utama yang dikelompokkan berdasarkan teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hambatan komunikasi meliputi kendala bahasa antara petugas imigrasi dan WNA serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dalam aspek sumber daya, meskipun jumlah personel cukup, kurangnya kesigapan beberapa petugas dan fasilitas teknologi yang belum merata memperlambat proses penegakan hukum. Sikap pelaksana kebijakan yang terkadang tidak ramah dan terlalu kaku turut memengaruhi kenyamanan dan kepercayaan WNA. Selain itu, struktur birokrasi yang hierarkis memperlambat pengambilan keputusan, khususnya dalam menangani pelanggaran keimigrasian.Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan reformasi dalam komunikasi melalui layanan multibahasa, pemerataan fasilitas teknologi, pelatihan bagi pelaksana kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme, serta penyederhanaan struktur birokrasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan pelanggaran dan mendukung penegakan hukum yang lebih optimal terhadap WNA di Indonesia.

Actions (login required)

View Item