MIFTAHUL ILMI, - (2024) ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (901kB)

Abstract

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menggunakan prinsip due process of law yang tujuannya untuk menegakkan hukum dan keadilan di tengah tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya, saat ini masih sangat banyak terjadi tindakan yang justru mencederai keadilan itu, salah satunya adalah tindakan salah tangkap. Jaminan mengenai perlindungan hukum tentang korban salah tangkap sudah diatur di dalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP yang secara khusus mengatur tentang pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia dengan Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami, mencatat berbagai literatur jurnal, buku dan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian terhadap korban salah tangkap dimuat dalam KUHAP, Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 peraturan Menteri Keuangan 983/KMK.01/1983 masih menunjukkan kekeruangan dalam hal pembayaran ganti rugi, jangka waktu dan prosedurnya. Pengaturan kebijakan pemberian ganti kerugian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Ketentuan pemberian ganti kerugian antara Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Jika disandingkan dengan teori keadilan Hans Kelsen maka belum mencerminkan keadilan yang baik, karena tidak mencerminkan terpenuhinya keadilan menurut Hans Kelsen yaitu keadilan sebagai legalitas . Menurut kelsen, keadilan diukur dari penerapan hukum yang sesuai dengan norma hukum positif. Dalam KUHAP masih menunjukkan celah dalam penerapannya kurang efektif dalam melindungi hak-hak individu korban. Sedangkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak sinkron dalam hal jangka waktu pembayaran ganti kerugian.. Hanya dengan memastikan bahwa norma hukum diterapkan dengan konsisten dan efektif maka keadilan bagi korban salah tangkap dapat tercapai. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Ganti Kerugian, Korban salah tangkap, Hukum Positif.

Actions (login required)

View Item