Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURANJI HULU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

KHAIRUNNAS, - (2024) PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKO TINGGI DI NAGARI KURANJI HULU KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI KHAIRUNNAS.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Khairunnas,(2024): Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi Di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh siyasah Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi sengketa pusako tinggi di Kabupaten Padang Pariaman yang mana penyelesaiannya dari lembaga kerapatan adat ngari (KAN) Dalam hal ini kerapatan adat nagari kuranji hulu telah maksimal dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi yang mana membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun Tujuan dari penelitian adalah (1) mengetahui peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi di nagari kuranji hulu (2) mengetahui tinjauan Fiqh Siayasah terhadap peran kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa pusako tinggi di nagari kuranji hulu. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi (Field Research). Sumber yang dipakai meliputi sumber data primer yaitu: meliputi hasil wawancara, sumber sekunder yaitu: peraturan perundang-undangan terkait pembahasan penelitian ini. Pembahsan dan dianasilis menggunakan metode analisis kualitatif selanjutnya dengan menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil dari penelitian adalah (1) kerapatan adat nagari memiliki peran menyelesaikan sengketa di nagari kuranji hulu, apabila tidak mendapatkan hasil dimusyawarah masing-masing mamak kepala warisnya. Penyelesaian sengketa pusako tinggi kenegarian diselesaikan sesuai dengan urutan yang telah ada yaitu pelanggaran adat dan secara aturan hukum islam yang mana diselesaikan oleh niniak mamak yang bersangkutan, apabila yang bersengketa sepersukuan, maka diselesaikan oleh datuak suku, bila ditingkat suku tidak tercapai kesepakatan maka dilanjutkan ketingkat nagari yang diselesaikan oleh kerapatan adat nagari, apabila tidak menemui kesepakatan maka para pihak dapat melanjutkan ketingkat pengadilan. Artinya dari segala sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dalam ranah nagari, baik sampai niniak mamak suku yang bersangkutan saja maupun sudah melibatkan tokoh adat dalam lembaga kerapatan adat nagari itu sendiri, adapun kendala dalam penyelesaian sengketa antara lain: para masyarakat yang bersengketa tidak memiliki atau paham dengan ranji keturunannya, kurangnya fasiltas yang dapat digunakan oleh kerapatan nagari, dan kurangnya dana dalam penyelesaian sengketa dari nagari. (2) Kerapatan Adat Nagari sebagai mediator adat tidak bertentangan dealam perspektif Fiqih Siyasah, karena apa yang dilakukan dan diterapkan itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa secara khusus dan kemaslahatan secara umum untuk seluruh umat manusia. Ini jugalah yang menjadi tujuan utama dalam Fiqih Siyasah. Kata Kunci : Kerapatan Adat Nagari, Penyelesaian Sengketa, Pusako Tinggi, Fiqh siyasah

Item Type: Thesis (Skripsi)
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorARISMAN, -2029098401Arisman@uin-suska.ac.id
Thesis advisorRUDIADI, -2004089004Rudiadi.r@uin-suska.ac.id
Subjects: 000 Karya Umum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah)
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 08 Jan 2025 07:30
Last Modified: 08 Jan 2025 07:32
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/85275

Actions (login required)

View Item View Item