REZA NURHARTATI, - (2024) IMPLEMENTASI PELARANGAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP SEMPADAN SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI TERANTANG PONDOH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI DI KABUPATEN PELALAWAN. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (559kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis terhadap adanya pelanggaran di daerah aliran Sungai Terantang Pondoh Kecamatan Langgam, terdapat penanaman perkebunan kelapa sawit yang hanya berjarak 30 meter dari sempadan sungai, padahal hal tersebut sudah dilarang dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelarangan perusakan lingkungan hidup di daerah aliran Sungai Terantang Pondoh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan apa upaya hukum dari Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pelarangan perusakan lingkungan hidup terhadap sempadan sungai di daerah aliran Sungai Terantang Pondoh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai di Kabupaten Pelalawan Jenis Penelitian ini adalah hukum sosiologis yang disebut dengan penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan informan pendukung Staf Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya mengimplementasikan pelarangan penanaman perkebunan kelapa sawit di sempadan sungai dengan cara pemantauan, sosialisasi, edukasi, pengawasan, evaluasi dan rehabilitasi, namun belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan kurangnya koordinasi antara setiap UPT (Unit Pelaksana Teknis), kekurangan sumber daya manusia, kurangnya sarana, dan minimnya anggaran. Upaya Hukum yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu berupa sanksi administrasi yang dilakukan dengan melakukan berbagai teguran berupa lisan, tulisan, denda dan peringatan pencabutan izin, hal ini akan dilakukan dengan secara terus menerus karena penjatuhan sanksi administrasi dianggap akan relatif lebih mudah dibandingkan dengan penegakan hukum pidana yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, bahkan yang tupoksinya tidak secara khusus menangani persoalan mengenai perlindungan lingkungan dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Kata Kunci : Implementasi Pelarangan, Lingkungan Hidup, dan Sempadan Sungai

Actions (login required)

View Item