RENI YULIA, - (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (679kB)

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun khususnya kasus anak korban kekerasan fisik yang mengalami peningkatan. pada tahun 2021 berjumlah 13 kasus, tahun 2022 19 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 15 kasus dengan anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis yang disebut dengan penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru. Informan penelitian terdiri dari 3 orang yaitu 1 Konselor Hukum dan 2 Petugas Asesmen.Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dimulai dari pelayanan pengaduan dan konseling, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, fasilitas penampungan sementara, pelatihan dan edukasi. Namun adanya hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik seperti kurangnya sumber daya manusia (tenanga kerja), kurang memadainya juga sarana dan prasarana, serta orangtua yang kurang kooperatif dalam melindungi anaknya dimana orangtua menutup nutupi kekerasan yang terjadi pada anaknya sehingga menghambat proses penyelesaian kasus dan pemulihan anak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Anak, Kekerasan Fisik

Actions (login required)

View Item