IQLAS DWI FATHANA, - (2024) PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PUSAKA TINGGI BERDASARKAN PERDA SUMBAR NOMOR 7 TAHUN 2018 PASAL 15 AYAT 3 TENTANG NAGARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH : STUDI KASUS DI NAGARI BALAI TANGAH KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
|
Text
SKRIPSI IQLAS DWI FATHANA.pdf Download (5MB) | Preview |
|
![]() |
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (824kB) |
Abstract
ABSTRAK Iqlas Dwi Fathana, 2024: Peran Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pusaka Tinggi Berdasarkan Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 3 Tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus di Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Masyarakat Minangkabau memiliki kekerabatan matrilineal. Dalam hal pembagian harta pusaka tinggi diatur oleh mamak kepala waris dengan keluarga ibu, pada kenyataanya dalam hal pembagian harta pusaka tinggi tersebut sering menimbulkan sengketa. Di Minangkabau terdapat Kerapatan Adat Nagari yang mempunyai fungsi dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi, yang mana fungsi tersebut sudah diatur oleh pemerintahan daerah Sumatera Barat. Hal tersebut cukup menarik untuk diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui fungsi Kerapatan Adat Nagari Balai Tangah dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang peran dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan ada dua, yaitu data primer yang berupa hasil wawancara dengan KAN Balai Tangah dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dokumentasi dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskripif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi di Nagari Balai Tangah KAN sudah berdasarkan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menjadi penyebab sengketa pusaka tinggi adalah dalam hal pegang gadai tidak meminta izin kepada mamak kepala waris/penghulu, mamak kepala waris yang sewenang-wenang dalam pemanfaatan pusaka tinggi, serta kurangnya pemahaman mamak kepala waris terhadap konsep pusaka tinggi. Tinjauan fiqh siyasah yang digunakan adalah siyasah qadhaiyyah dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan fiqh siyasah dikategorikan ke dalam qadha kusumat (peradilan sengketa). Adapun proses penyelesaian sengketa sesuai dengan konsep syura yang dilakukan oleh ahl al-hall wa al-„aqd dengan tujuan terciptanya al-shulhu Kata Kunci : Pusaka tinggi, KAN, Siyasah
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Subjects: | 000 Karya Umum | ||||||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah) | ||||||||||||
Depositing User: | fasih - | ||||||||||||
Date Deposited: | 07 Jan 2025 04:25 | ||||||||||||
Last Modified: | 07 Jan 2025 04:27 | ||||||||||||
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/85218 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |