ZIDANE RAMADHAN FILIAN, - (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI KELAS IB. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPS KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Zidane Ramadhan Filian (2024) : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1b Pelayanan peradilan disediakan oleh institusi peradilan dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Untuk memastikan keadilan yang adil dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas, lembaga penegak hukum harus menyediakan sarana dan prasarana akomodasi yang layak berdasarkan jenis disabilitas. Penyediaan ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana implemntasi hak Akomodasi Penyandang Disabilitas Fisik dan sensorik dalam pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1b Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. dan apa yang Menjadi Hambatan dalam upaya Implementasi hak Akomodasi Penyandang Disabilitas fisik dan sensorik dalam pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas 1b Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bukittingi Kelas 1B. Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara dengan 5 Orang Dari Pengadilan Negeri Bukittinggi dan 2 Orang Pnyandang disabilitas nya sebagai Informan dan Dokumentasi Hasil Dari Penelitian ini adalah bahwa Implementasinya masih jauh dari apa yang sudah ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang sudah dibuat oleh Pemerintah. Hal itu belum bisa terimplementasikan dikarenakan terdapat Berbagai hambatan nya seperti Hambatan biaya yang diberikan Sehingga PN Bukit hanya berusaha sebisa mungkin, Dan Hambatan kurangnya Tenaga ahli dalam bidang Pelayanan disabilitas ini. Dan hambatan Informasi, Karena Penyandang disabilitas merasa masih Sulit untuk Mendapatkan Informasi yang Bisa diakses secara jelas oleh Penyandang disabilitas dan Menghambat Komunikasi. Kata Kunci : Disabilitas, Akomodasi dan Proses Peradilan

Actions (login required)

View Item