ILMAN SYAHYUDI HARAHAP, - (2024) TUGAS DAN WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN DALAM UPAYA MEDIASI SENGKETA GANTI KERUGIAN ANTARA PT. RAJA OLOAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 07 TAHUN 2021. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Ilman Syahyudi Harahap (2024): Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) Pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dalam Upaya Mediasi Sengketa Ganti Kerugian Antara PT. Raja Oloan dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 07 Tahun 2021 Peraturan Kejaksaan Nomor 07 tahun 2021 menyebutkan Jaksa Pengacara Negara berwenang melakukan tindakan hukum lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsilator dalam sengketa atau perselisihan perdata yang tidak lain tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perdamaian atau kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa, dalam hal ini antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan PT. Raja Oloan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tugas dan wewenang jaksa pengacara negara dalam melakukan mediasi sengketa ganti kerugian antara PT. Raja Oloan dengan pemerintah kabupaten pelalawan dan apa saja hambatan yang di hadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam upaya hukum mediasi di Kejaksaan Negeri Pelalawan Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni apa yang dinyatakan informan secara tertulis ataupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya bahan yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan kemudian dituangkan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Adapun hasil penelitian dapat dipahami tugas dan wewenang mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa ganti kerugian antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan PT. Raja Oloan adalah dengan menggunakan pendekatan persuasif, dimana selaku mediator Jaksa Pengacara Negara harus memberikan suatu pengertian hukum terkait kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sesuai isi dari surat perjanjian. Jaksa Pengacara Negara menyarankan untuk sebisa mungkin menyelesaikan sengketa ganti kerugian ini secara non-litigasi karena lebih efektif yaitu melalui mediasi dan Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai penengah (mediator). Dalam upaya mediasi oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pelalawan mendapatkan sejumlah hambatan. Adapun yang menjadi faktor penghambat ialah faktor internal yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan faktor eksternal yaitu masih banyaknya masyarakat maupun instansi pemerintah yang belum mengetahui wewenang Jaksa Pengacara Negara, dan anggaran yang kurang cukup. Kata kunci: Peran, Jaksa Pengacara Negara, Mediasi

Actions (login required)

View Item