MUHAMMAD SHULHI DEPRI, - (2024) IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Shulhi Depri (2024) : Implementasi Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya program pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk keluarga sangat miskin dan telah ditetapkan oleh Kemensos dalam Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, 2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, 3) Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Lapangan (Field Research). Subjek penelitian ini adalah pendamping PKH dan para KPM PKH. Objek pada penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Progaram Keluarga Harapan (PKH) Di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Fiqih Siyasah. Informan dalam skripsi ini berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pemanfaatan bantuan sosial PKH sudah dimanfaatkan untuk mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan dan layanan kesejahteraan sosial. Kedua, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Nagari Koto Tinggi belum terlaksana secara rutin 1 bulan sekali, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi KPM dan kurangnya pengawasan dari pendamping sosial PKH. Ketiga, Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peraturan Mentri Sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH ini sudah sesuai dengan konsep Siyasah Maliyah, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik. Kata kunci: Implementasi, PKH, P2K2, Fiqih Siyasah.

Actions (login required)

View Item