ANGGI AULIA SIREGAR, - (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (779kB)
Preview	Text SKRIPSI ANGGI AULIA SIREGAR.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Anggi Aulia Siregar (2024) : Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis dan penerapan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Dengan meningkatnya penggunaan sepeda listrik sebagai alternatif transportasi yang ramah lingkungan, muncul tantangan signifikan dalam regulasi dan implementasi hukum yang relevan. Regulasi terkait dengan sepeda listrik Di Indonesia terkhususnya bagi pemerintah belum cukup matang dalam pengimplementasian dan penindaklanjutannya mendapatkan beberapa masalah terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya salah satunya dengan banyaknya pengguna sepeda listrik yang berkendara di jalan raya tanpa menggunakan alat keamanan seperti menggunakan helm dan pengendara yang tidak sesuai minimum umur serta kecepatan mengendarai yang melebihi 25 kilometer per jam. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melibatkan pengkajian informasi tertulis (Library Research) mengenai hukum dari berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tinjauan yuridis terhadap penggunaan sepeda listrik di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 menunjukkan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan sepeda listrik, dengan menekankan aspek keselamatan melalui batas kecepatan maksimum, kelengkapan teknis, serta kewajiban penggunaan helm. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi dan pengawasan, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaannya di masyarakat. 2) Aplikasi hukum penggunaan sepeda listrik di jalan raya ditujukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas. Melalui Peraturan Menteri Perhubungan, klasifikasi, batas kecepatan, dan kelengkapan teknis sepeda listrik ditetapkan, sementara peraturan Polri berperan dalam penegakan hukum atas pelanggaran. Standar Nasional Indonesia (SNI) memastikan sepeda listrik memenuhi kualitas dan standar keselamatan sebelum dipasarkan. Kombinasi perangkat hukum ini mendorong penggunaan sepeda listrik secara aman dan tertib, serta melindungi keselamatan masyarakat. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Sepeda Listrik, Jalan Raya

Actions (login required)

View Item