HERIS SETIAN, - (2024) PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KE BENTUK BARANG DAN DONASI PADA MINIMARKET DI KELURAHAN TUAH KARYA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (800kB)
Preview	Text SKRIPSI HERIS SETIAN.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Heris Setian, (2024): Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Uang Kembalian Ke Bentuk Barang Dan Donasi Pada Minimarket Di Kelurahan Tuah Karya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik pengalihan uang kembalian ke bentuk barang dan donasi yang marak terjadi dalam transaksi jual beli minimarket di Kelurahan Tuah Karya. Hal ini perlu ditanggapi sebab pengalihan uang kembalian merupakan tindakan yang merugikan konsumen secara materiil dan immateriil, serta tidak terpenuhinya hak-hak konsumen secara adil sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh konsumen dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengalihan uang kembalian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris. Sedangkan, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dan sumber data sekunder serta tersier yang diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti berupa buku ilmiah dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pengalihan uang kembalian tanpa adanya kesepakatan atau dengan cara pemaksaan maka pemberian perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa hanya Rupiah –lah yang menjadi alat pembayaran yang sah begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Akan tetapi, pemberian perlindungan hukum terhadap pengalihan uang kembalian belum efektif yang disebabkan karena faktor dari masyarakat selaku konsumen yang memiliki pengetahuan dan kesadaran rendah atas hak-haknya yang dirugikan sehingga tidak melakukan tindakan yang tegas berupa pelaporan ke lembaga berwenang yakni, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selain itu, ketidakmampuan pelaku usaha menyediakan pecahan uang kembalian turut mendukung maraknya permasalahan pengalihan uang kembalian ke bentuk barang dan donasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengalihan Uang Kembalian

Actions (login required)

View Item