HERU, - (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR PADA JASA PENGIRIMAN SHOPEE EXPRESS DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Heru, (2024): Perlindungan Hukum Bagi Kurir pada Jasa Pengiriman Shopee Express dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perlindungan masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang merupakan hak bagi semua orang. Dalam hubungan apapun, walaupun didalam realitanya selalu ada risiko maupun konflik. Kurir shopee yang mempunyai peranan dalam sistem COD ini, pengembalian barang ke penjual, dan pembayaran langsung oleh pembeli. Dari fakta lapangan yang ditemuka, kurir pengiriman barang ini juga banyak dirugikan dalam pesanan barang yang tidak sesuai, dan kenakalan pembeli yang membuka barang dan menolak barang yang telah dibeli tanpa melalui prosedur yang ada, kurir jasa pengiriman lah yang bertanggung jawab atas barang barang tersebut. adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dan penjual yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlindungan hukum terhadap kurir jasa pengiriman barang belum terdapat upaya hukum untuk melindungi hak-hak kurir jasa pengirim. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dan merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan dan teknik wawancara, dan observasi lapangan. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknis analisa data menerapkan penelitian kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pada Jasa Pengiriman Shopee Express Dengan Sistem Cash On Delivery (Cod) Shopee di Kota Pekanbaru tidak ada dikarenakan dasar peraturan tentang perlindungan hukum terhadap kurir pengiriman barang belum ada untuk menjadi kepastian hukum dan Yang menjadi faktor penghambat belum adanya perlindungan terhadap jasa pengirim diantarnya: Tidak Adanya Dasar Peraturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jasa pengirim, Kurangnya Pengetahuan Kurir Jasa Pengirim Tentang Hukum, Tata cara pengurusan gugatan yang ribet menurut para kurir yang masih awam dengan hukum dan belum adanya laporan terhadap kasus ini, Serta Kurir Tidak Bisa Mengajukan Keberatan kepada Pembeli sesuai dengan SOP yang berlaku pada perusahaan tersebut. Perlunya aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap kurir jasa pengirim untuk dapat dijadikan kepastian hukum dalam perlindungan hukum. Serta pendengaran keluhan para jasa kurir pengirim dalam melakukan pekerjaannya oleh cabang perusahaan e-commerce tersebut, untuk dapat menjalankan dan menghormati Hak-hak Asasi manusia pada setiap Individu. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kurir Jasa Pengirim

Actions (login required)

View Item