SISKA NOVIA, - (2024) PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SOLOK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Siska Novia (2024) : Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Solok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum dan kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa, dalam penyelenggaraan bantuan hukum Walikota menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya layak untuk diberikan bantuan hukum. Misalnya masyarakat miskin yang tanahnya diserobot oleh pihak lain, tetapi tidak mendapatkan bantuan hukum, karena anggaran yang tersedia belum mencukupi. Di samping itu LBH berkewajiban melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan pelayanan publik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, namun permasalahan yang dihadapi adalah masyarakat penerima bantuan hukum tidak tahu tata cara dan syarat-syarat menerima bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Walikota Solok, yakni pada Bagian Hukum dan Posbakumadin Kota Solok. Informan penelitian ini adalah Kepala Bagian Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum, Ketua LBH Posbakumadin Kota Solok, dan masyarakat penerima bantuan hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Solok belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, karena masyarakat yang mengajukan permohonan sebanyak 104 orang, sedangkan yang mendapatkan bantuan hukum dari LBH sebanyak 17 orang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Solok, sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Kendala yang dihadapi harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Solok melalui LBH yang ditunjuk. Kata Kunci: Masyarakat, Miskin, Bantuan Hukum.

Actions (login required)

View Item