SRI BULAN HARAHAP, - (2024) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA UJUNG GADING KABUPATEN LABUHANBATU SELATANPERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI SRI BULAN HARAHAP.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (875kB)

Abstract

ABSTRAK Sri Bulan Harahap ( 2024 ) : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif yang berada di pedesaan yang mempunyai peran dalam pengawasan dana desa. Sebagai lembaga legislatif yang sampai saat ini sangat besar pengaruhnya dalam kinerja pemerintahan desa diharapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa menjadi lembaga pengawasan dana desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2023 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah unutuk mengetahui bagaimana peranan BPD dalam mengawasi dana desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci (informan key) yaitu ketua dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ujung Gading yang berjumlah 7 orang, dan informan tambahan yaitu RT/RW dan tokoh masyarakat DesaUjung Gading. Dan teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Persfektif siyasah digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk memeriksa sejauh mana prinsip – prinsip hukum Islam dalam pemerintahan (fiqh siyasah) tercermin dalam peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana desa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55. Berdasarkan hasil penelitian penelusuran data di lapangan dan dilakukan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan dana desa yang tuganya meliputi perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, ada permasalahan pokok yang dialami Desa Ujung Gading yaitu dalam tahap pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa yaitu masih kesulitan dalam mencukupi kebutuhan air di rumah masing –masing untuk masalah pertanian masih perlunya penataan dan pembangunan jalan untuk kebun masyarakat Desa Ujung Gading ,terkendala dalam bekerja dan panen hasil sawit serta kesadaran masyarakat dan pengelolaan akan sampah yang belum maksimal sehingga masih terdapat daerah yang tercemari oleh sampah. Namun demikian upaya yang dilakukan BPD sudah sejalan dengan prinsip – prinsip fiqh siyasah karena tidak bertentangan dengan aturan islam dan menumbuhkan kemaslahatan. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan dana desa, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item