PUTRI REGINA, - (2024) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 15/PDT.G/2022/PN RGT TENTANG PEMECAHAN SURAT DAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Putri Regina, (2024): Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Nomor 15/PDT.G/2022/PN RGTTentang Pemecahan Surat Dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perpindahan nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam proses jual beli tanah dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara nomor 15/Pdt.G/2022/PN Rgt. Karena ditemukan adanya penerbitan 2 kali Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) pada objek yang sama. Sehingga terjadinya perubahan ukuran tanpa mencabut Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang lama dengan adanya keteledoran administrasi. Putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Rgt menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Jenis penelitian ini penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data utama yang digunakan data sekunder sedangkan data primer sebagai data bantu untuk memperjelas hal-hal penting dalam objek penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penerikan kesimpulan deduktif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perpindahan nama Sertifikat Hak Milik (SHM) karena adanya transaksi jual beli tanah yang melibatkan perubahan nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat hak milik (SHM). Persyaratan yang diperlukan berupa Akta Jual Beli (AJB), serta identitas diri lainnya dengan disertakan dalam permohonan perubahan data di Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mengatur prinsip dasar penguasaan dan peralihan hak atas tanah. Pertimbangan hukum dalam putusan perkara nomor 15/Pdt.G/2022/PN Rgt didasarkan pada Pasal 124 dan Pasal 125 HIR, dimana putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan ini diambil berdasarkan fakta dan argumen yang diajukan oleh pihak Penggugat. Sehingga objek perkara ini tidak dipertimbangkan kembali karena pihak tergugat tidak hadir. Kata Kunci: Pemecahan Surat, Balik Nama, Sertifikat Hak Milik (SHM)

Actions (login required)

View Item