T. SYAEID RIDHO RAMADHAN, - (2024) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2020 PASAL 12 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI T.SYAEID RIDHO RAMADHAN.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK T.Syaeid Ridho Ramadhan (2024) : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Fiqih Siyasah Latar belakang masalah dalam penelitian ini di karenakan perkembangan Pedagang Kaki Lima yang semakin bertambah dan sulit untuk ditata, menimbulkan suatu kesan negatif dalam ketertiban umum atas keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut. Pemerintah berusaha mewujudkan ketertiban tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang diharapkan mampu untuk menata, mengelola dan melindungi Pedagang Kaki Lima sehingga semua permasalahan yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima teratasi dengan baik. Tujuan dalam penelitian ini ialah: 1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2020 pasal 12 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci. 3. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kerinci Adapun jenis metode penelitian yang digunakan ialah jenis Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Terdapat 2 jenis sumber data dalam penelitian ini yakni: Sumber data primer dan Sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 12 masih belum terlaksana dengan baik dan menghadapi berbagai hambatan. Pendekatan persuasif kurang menyeluruh, terbatasnya anggaran dan personil mempengaruhi sosialisasi, serta penertiban represif sering dihadapi perlawanan dari Pedagang Kaki Lima. Relokasi juga menjadi sebab terkendalanya penertiban di karenakan kurang nya lokasi yang disediakan pemerintah, terlepas dari itu para Pedagang Kaki Lima yang sudah dapat tempat dari pemerintah pun enggan untuk pindah ke lokasi yang di sediakan karena di anggap kurang strategis, dan pembinaan belum maksimal akibat keterbatasan anggaran. Hambatan lain termasuk rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan alternatif lokasi berjualan, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan lahan relokasi, dan minimnya dukungan masyarakat. Kata Kunci:Pelaksanaan, Pemerintah, Pedagang Kaki Lima, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item