ADRIAL RONI PRATAMA, - (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI ADRIAL RONI PRATAMA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (831kB)

Abstract

ABSTRAK Adrial Roni Pratama (2024): Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini di latar belakangi adanya masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin yang mencari bantuan hukum. Pemerintah mengatur terkait bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Namun PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ini khususnya kota Batusangkar yang terdiri dari 11 kecamatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar masih ada masyarakat yang tidak mengetahui akan keberadaannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar, apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar, dan bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Batusangkar. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian ini adalah 1 orang Kasubbag Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, 2 orang petugas Posbakum PN. Batusangkar, 2 orang pemberi bantuan hukum LBH Fiat Justitia dan 2 orang penerima bantuan hukum total berjumlah 7 orang. Yang menjadi data sekunder adalah berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan tema. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian diketahui terkait Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar. Dalam pelaksanaan nya penerima bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin ,telah terlaksana tapi belum maksimal dikarenakan kurang nya sosialisasi kepada masyarakat daerah tentang peraturan ini. Terdapat beberapa faktor–faktor yang mempengaruhi proses memberikan bantuan hukum, seperti keterbatasan anggaran. Perspektif Fiqih Siyasah tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Batusangkar dikaji dalam siyasah Qadhaiyyah politik peradilan. Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Hukum, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item