NUR ALIM RISKI FITRIANTI, - (2024) PELAKSANAAN HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU SAKAI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KAMPUNG ADAT DI KAMPUNG MANDIANGIN KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI NUR ALIM RISKI FITRIANTI.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (843kB)

Abstract

ABSTRAK Nur Alim Riski Fitrianti (2024):Pelaksanaan Hukum Adat Masyarakat Suku Sakai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemerintah kabupaten Siak yang membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat. Dalam hal ini Kabupaten Siak telah menetapkan bahwa seluruh Desa yang ada di kabupaten Siak menjadi Kampung dan Kampung Adat. Hal ini bertujuan untuk melestarikan penamaan dalam bahasa melayu yang pernah digunakan sebelum terbentuknya kabupaten Siak. Karena telah dibentuknya payung hukum daerah dalam mengatur kampung adat ini, maka secara tidak langsung pemerintah daerah khususnya di kabupaten siak dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat agar eksistensi kampung adat tersebut dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan dan merupakan salah satu bentuk karakteristik dan keistimewaan yang harus dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hukum adat masyarakat suku Sakai berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan kampung adat, apa faktor-faktor yang mempengaruhi, dan perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan hukum adat masyarakat suku Sakai berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan kampung adat di kampung Mandiangin kecamatan minas kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini di kampung Mandiangin kecamatan Minas kabupaten Siak. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara dilapangan. Data sekunder berupa jurnal dan artikel. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan Hukum Adat Masyarakat Suku Sakai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak belum optimal dalam melaksanakan hukum adat yang ada, karena dalam pelaksanaannya di lapangan masih ada faktor penghambat seperti adanya perusahaan disekitar kampung adat yang membuat kampung adat belum mendapat pengesahan dari pemerintah pusat dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan hukum adat. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Hukum Adat Masyarakat Suku Sakai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak sudah sesuai fiqih siyasah, namun pelaksanaannya belum optimal. Kata Kunci: Pelaksanaan, Hukum Adat, Suku Sakai, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item