FELNA LUTHFIA MURSYID, - (2024) PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI FELNA LUTHFIA MURSYID.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (783kB)

Abstract

ABSTRAK Felna Luthfia Mursyid (2024) : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat 3 kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu terutama di desa tarai bangun kabupaten kampar, namun pelaksanaan pkh terumatama di desa tarai bangun masih banyak penerima pkh yang tidak tepat sasaran, Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), (2) Faktor Pendukung dan Penghambat, dan (3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar, Adapun Tujuan penelitian ini (1) Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan (PKH), (2) Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat (PKH),(3) Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (Field research), Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi Kemudian dianalisis mengunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 220 orang dan sampel sebanyak 10 orang. yaitu terdiri dari 8 orang penerima PKH, 1 orang pendamping PKH, 1 orang perangkat desa yaitu Kepala Desa. Hasil penelitian bahwa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar, sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala. Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaaan pkh ini sudah terlaksana dengan baik hanya saja masyarakatnya masih banyak yang masih saja pro dan kontra terhadap program ini. Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item