BESTIARA HANUM, - (2024) ANALISIS KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI BESTIARA HANUM.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (710kB)

Abstract

ABSTRAK Bestiara Hanum, (2024) : Analisis Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Penelitian ini dilatarbelakangi untuk melihat kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam perspektif hukum positif di Indonesia . KBGO adalah kejahatan yang ditujukan kepada jenis kelamin tertentu yang difasilitasi oleh teknologi dan memiliki tujuan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Pemberlakuan aturan-atauran hukum terhadap KBGO masih sering mengabaikan keadilan gender, sehingga banyak kriminalisasi terhadap korban KBGO. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum positif di Indonesia mengatur KBGO. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kekerasan berbasis gender online dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan bagaimana seharusnya pengaturan norma tentnag kekerasan berbasis gender online dalam persfektif hukum positif. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami, dan mencatat terhadap berbagai literatur, jurnal, buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan KBGO. Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait kasus KBGO dalam perspektif hukum positif terdapat dalam UU ITE dan UU TPKS. Dalam UU ITE terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan KBGO yaitu pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1), pasal 27A jo pasal 45 ayat (4), pasal 27B ayat (1) dan (2) jo pasal 45 ayat (8) dan ayat (10), pasal 29 jo pasal 45B, pasal 30 ayat (3) jo pasal 46 ayat (3), pasal 31 ayat (2), pasal 32 jo pasal 48, pasal 35 jo pasal 51 ayat (1). Sedangkan dalam UU TPKS pasal yang berhubungan dengan KBGO adalah pasal 4 ayat (1), pasal 5 dan pasal 14. Pengaturan terkait KBGO dalam UU ITE dan UU TPKS ada beberapa pasal, jika disandingkan dengan teori keadilan John Rawls belum mencerminkan keadilan yang baik, karena tidak terpenuhinya dua prinsip keadilan John Rawls. Prinsip pertama yaitu hak yang sama atas kebebasan, seharusnya dibuat pengecualian untuk tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah karena terpaksa untuk membela diri atau untuk mengatasi hambatan atas akses keadilan dan pemulihan. Prinsip kedua yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi harus diatur untuk memberikan keuntungan terhadap semua orang, seharusnya UU ITE dan UU TPKS mengatur tentang kesetaraan antara korban dan pelaku, seringkali korban dianggap sebagai pelaku dan mendapatkan komentar-komentar negatif dari masyarakat sedangkan pelaku luput dari pemberitaan dan komentar negatif oleh masyarakat. Kata Kunci: KBGO, Hukum Positif, Keadilan

Actions (login required)

View Item